Back to Kompasiana
Artikel

Unik

Edi Abdullah

RIWAYAT PEKERJAAN. 1. DOSEN PADA UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR TAHUN 2008-2011. 2.DOSEN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR. selengkapnya

Rancangan KUHP, Kontroversi Pasal Kumpul Kebo.

OPINI | 21 March 2013 | 10:16 Dibaca: 1178   Komentar: 7   0

Draft Rancangan KUHP yg sudah lama mengendap nasibnya disenayan di senayan akhirnya mulai menemui titik terang dimana rancangan KUHP tersebut menjadi program Legislasi prioritas nasional DPR tahun ini , selain itu Draft rancangan KUHP tersebut menimbulkan Kontroversi ke Publik, karena  dalam Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut akan memuat ancaman hukuman bagi pasangan yg kumpul Kebo (hidup bersama laki-laki dengan perempuan diluar pernikahan).

strong>

didalan Rancangan KUHP pasal 422 ayat 1 dijelaskan:


strong>setiap orang yg melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan yg sah dan karenanya menganggu perasaan kesusilaaan masyarakat setempat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

dengan dikriminalisasinya masalah kumpul kebo ini didalam rancangan KUHP  maka masalah perilaku sosial ini akan mendapatkan pengaturan hukum secara jelas, bukanka selama ini banyak ditemukan pasangan kumpul kebo diberbagai tempat kost dikota-kota besar diindonesia ketika mereka berhasil terjaring aparat dan digelandang kekantor polisi hanya diberikan pengarahan sehingga tidak menimbulkan efek jera, namun dengan adanya kriminalisasi pelaku kumpul kebo ini jika ditemukan diancam hukuman 2 tahun penjara.

strong>strong>Secara pasti data pelaku kumpul kebo di indonesia belum bisa dipastikan secara kuantitatif, namun masalah sosial kumpul kebo ini jelas ada, hingga tulisan ini saya buat masyarakat hingga hari ini terbagi dua pendapat tentang pasal kumpul kebo yaitu kubu yg pro dan kubu yg kontra, kubu yg kontra berargumen pasal kumpul kebo ini tak bisa diatur dalam undang-undang karena masalah kumpul kebo adalah masalah pribadi dan hak asasi manusia dan negara indonesia bukan negara agama tapi negara beragama, disisi lain kelompok pro menyatakan pasal kumpul kebo ini sangat tepat diterapkan di indonesia sekarang karena sebagai negara yg berbudaya kiranya masala kumpul kebo ini harus mendapatkan perhatian pemerintah karena akan merusak tatanan norma sosial ,kesusilaan dan norma agama yg kita anut dinegara ini.

namun disisi lain dalam draft rancangan KUHP tersebut, pelaku kumpul kebo baru bisa dijerat dengan KUHP ini jika tidak ada pengaduan dari pihak keluarga sala satu pASangan ini. karna itu pengaturan proses pengaduan kumpul kebo ini harus diatur ulang oleh DPR, dimana setiap orang yg melihat,menyaksikan sendiri perbuatan kumpul kebo punya hak untuk melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum,karna itu delik kumpul kebo ini harus dalam bentuk laporan sehingga pelakunya bisa dijerat hukum.

bagaimana pendapat anda para kompasianer?

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Miss Sarah Ballard, Guru Inggris Madrasah …

Eddy Roesdiono | | 18 September 2014 | 12:24

Marshanda: Tamparan Hukum untuk Psikiater …

Akhmad Mukhlis | | 18 September 2014 | 11:32

Terjebak di Fort Santiago Sambil Menikmati …

Dhanang Dhave | | 18 September 2014 | 09:00

Sindrom Anak Tengah …

Syahdan Adhyasta | | 18 September 2014 | 12:09

Nangkring Bareng Paula Meliana: Beauty Class …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 10:14



HIGHLIGHT

[Fiction Fantasy] Reptilians! …

Mio | 8 jam lalu

‘Sightseeing’ Kota Brussels, …

Christie Damayanti | 8 jam lalu

Kompetisi Tiga Ruang di Pantai-Pantai Bantul …

Ratih Purnamasari | 8 jam lalu

Perayaan 14 Tahun Messi Bersama Barcelona …

Achmad Suwefi | 8 jam lalu

Dream Catcher; Sudah Bukan Fashion Item yang …

Alfadea Winasis | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: