Back to Kompasiana
Artikel

Sosok

Hery Supriyanto

Dalam sunyi dan keheningan untuk mendengar suara senyap. Dalam kegaduhan untuk memilah suara merdu atau selengkapnya

Ahok lebih Memilih Konstitusi daripada Konstituen

OPINI | 27 August 2013 | 07:12 Dibaca: 1139   Komentar: 6   2

Sumber : http://www.indonesiarayanews.com

Sumber : http://www.indonesiarayanews.com

Lelang jabatan camat dan lurah telah usai seperti yang dicanangkan Jokowi. Para pegawai telah lolos seleksi melalui beberapa tahap yang cukup ketat dan objektif. Mereka siap ditempatkan di mana saja di lingkungan pemprov DKI. Namun tidak semua camat dan lurah dapat bekerja dengan mulus di daerah tempat kerjanya yang baru. Penolakan warga salah satunya, seperti yang dialami lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli.

Alasan warga adalah karena camat yang bersangkutan bukan beragama Islam, sedangkan daerah itu adalah mayoritas muslim. Tidak semua warga yang bersikap demikian, banyak pula yang tidak permasalahkan, yang penting kinerjanya. Permasalahan itu sampai juga kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), wakil gubernur DKI, yang memang merupakan bagian wewenangnya mengurus birokrasi dan anggaran yang berbagi tugas dengan gubernur, Jokowi.

Ahok pun dengan tegas menolak permintaan warga untuk mengganti lurah Lenteng Agung itu. Alasannya adalah dalih yang disampaikan warga bukan hal yang begitu krusial, apalagi menyangkut keyakinan seseorang, bahwa karier PNS tidak berdasarkan agama, suku atau ras. Ahok tidak menggubris permintaan warga. “Kalau dia nyolong atau tidak mau melayani warga itu baru masalah,” kata Ahok di Balai Kota (22/8). (Tempo.co)

Tidak itu saja Ahok mengabaikan permintaan warga. Pada warga Fatmawati, Ahok merasa geram karena warga menolak Mass Rapid transit (MRP) yang dibuat jalur layang. Warga menginginkan agar MRT dibangun di bawah tanah. Alasan warga adalah jika dibangun secara layang akan membuat jalan menjadi kumuh dan semrawut. Ahok pun tetap ngotot MRT dibangun jalur layang dengan alasan lebih efisien dan kajian pelaksanaannya lebih baik daripada pakai bawah tanah. Ahok pun tidak memperdulikan pernyataan warga yang menyesal karena memilihnya dahulu. Ahok lebih mementingkan kepentingan warga DKI seluruhnya daripada segelintir warga (konstituen) yang mengaku mendukungnya. (Viva.co.id)

Masih banyak lagi sikap Ahok yang tidak menggubris permintaan warga apapun alasannya bila alasannya tidak masuk akal. Semisal pembongkaran waduk Pluit sampai penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang, semua diperintahkan berdasarkan peraturan yang ada. Para pengusaha dan pejabat yang coba bermain-main dengan peraturan yang ada, Ahok akan melawannya dengan tegas.

Sikap Ahok ini cukup beralasan karena memilih taat pada konstitusi daripada konstituen, walaupun mereka memilihnya sewaktu pilkada dahulu. Ahok lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan warga DKI seluruhnya terlepas itu memilihnya atau tidak. Dan sikap ini perlu diapresiasi sebab dalam menjalankan roda pemerintahan berpatokan dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan semua kepentingan rakyat. Baik itu yang kaya atau miskin, kaum pengusaha atau pekerja, pejabat ataupun rakyat biasa. Apa yang dikatakan Ahok memang dilihat dari kaca mata yang lebih besar ada benarnya juga. Dengan memperhatikan bebarapa hal diantaranya:

Kepentingan segelintir rakyat bukanlah segalanya. Dengan status ekonomi dan sosial rakyat yang berbeda-beda. Maka berbeda pula kepentingannya. Ada yang sama, bahkan kadang saling bertentangan. Bagi pengusaha dengan alasan efisiensi akan menekan biaya operasional seminim mungkin termasuk upah bagi pekerjanya. Sedangkan pekerja inginnya hidup layak dan membutuhkan penghasilan -jika perlu- cukup tinggi. Dua kepentingan ini saling bertentangan dengan mengatasnamakan rakyat yang perlu dijamin hak-hak nya. Mereka juga sama-sama mengklaim menunaikan kewajibannya dengan membayar pajak ke negara. Maka ketika Ahok memilih konstitusi maka berharap tidak ada warga yang mengklaim kepentingannya sendiri-sendiri, karena patokannya cukup jelas peraturan yang berlaku.

Pejabat publik bukanlah milik golongan tertentu. Ketika seseorang menjadi pejabat publik maka yang bersangkutan harus melepaskan segala kepentingan pribadi dan golongan. Ia harus tunduk kepada kepentingan negara walaupun ia juga orang partai. Pejabat publik adalah milik seluruh rakyat terlepas pada waktu pemilu memilih atau tidak, semua kepentigan harus bisa diakomodasi. Bagi pekerja tidaklah bisa begitu saja meminta upah yang begitu tinggi. Di sisi lain para pengusaha tidak bisa memberi upah seenaknya. Maka inilah sebenarnya tugas pemerintah untuk menyeimbangkan beberapa kepentingan rakyat itu. Dan Ahok menekankan dengan berpatokan pada konstitusi dan peraturan yang ada, sebagai konsekwensi menjadi pejabat publik.

Pilihan Ahok cukuplah tepat dengan memilih konstitusi dari pada konstituen. Dengan mementingkan konstitusi maka akan ikut pula kepentingan konstituen terakomodasi. Kebijakan yang dibuat bukanlah untuk pencitraan, yang tidak populis pun harus bisa diambil kalau itu menyangkut kepentingan yang lebih besar. Ahok menginginkan tidak saja dirinya tetapi juga rakyat untuk taat konstitusi. Dari situlah akan terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Negara (baca:pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya) pun harus mampu menjalankan konstitusi dan membuat peraturan yang tidak melanggar konstitusi (UUD 45). Dan itu memang tugas negara yang tercantum pada pembukaan UUD 45 (alenia ke-4) :..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,…

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | | 25 October 2014 | 17:32

ATM Susu …

Gaganawati | | 25 October 2014 | 20:18

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Gayatri Wailisa, Anggota BIN? Perlukah …

Arnold Adoe | | 25 October 2014 | 16:01

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Serunya di Balik Layar Pemotretan Presiden …

Gatra Maulana | 4 jam lalu

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | 5 jam lalu

Hatta Rajasa Tahu Siapa Bandit Migas …

Eddy Mesakh | 7 jam lalu

Presiden Jokowi, Ibu Negara, dan …

Sintong Silaban | 7 jam lalu

Kerumitan Membentuk Kabinet …

Mas Isharyanto | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Ketika Sayang Dijadikan Sebuah Alasan Untuk …

Fairusyifa Dara | 7 jam lalu

Semarak Pesta Rakyat Situ Bungur (Bingkai …

Agung Han | 8 jam lalu

Kenapa Lebih PD Dengan Bahasa Asing Dari …

Seneng | 8 jam lalu

Car Free Day Bukan Solusi …

Nitami Adistya Putr... | 9 jam lalu

ATM Susu …

Gaganawati | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: