Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Veronika Nainggolan

Baru selesai kuliah, sdg mengadu nasib di ibukota. Motto : "MENGAMATI lalu MENULIS" untuk KEDAMAIAN NEGERI......

Putusan MK Lukas Enembe Sah Gubernur Papua

REP | 13 March 2013 | 11:49 Dibaca: 538   Komentar: 0   1

1363149954815785681

Lukas Enembe (kiri)-Klemen Tinal (kanan) mengapit Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (tengah) saat saat kampanye di lapangan Entrop, Jayapura, Senin (21/1/2013). Foto : Antara

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pemilukada (Pilgub Papua) yang diajukan lima pasangan calon gubernur dan dua pasangan bakal calon gubernur terhadap keputusan KPU Papua, MK menyatakan menolak permohonan para Pemohon.

Penolakan itu sekaligus juga menguatkan Keputusan KPU Papua (Termohon) yang memenangkan pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal. Pasangan ini dalam Pilgub Papua 29 Januari 2013 lalu, mengungguli lima pasangan cagub lainnya, dengan angka kemenangan cukup fantastis, yaitu 52 persen suara.

Putusan MK itu dibacakan Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD di Ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan pasangan Cagub Habel Melkias Suwae-Yop Kogoyo (yang dalam Pilgub Papua kali ini diusung oleh Partai Golkar).

Salah Obyek

Terhadap tiga permohonan yang diajukan oleh lima pasangan calon secara bersama-sama yang menilai proses pemilihan gubernur di Papua penuh dengan pelanggaran yang terstruktur, masif dan sistematis serta adanya manipulasi terhadap daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan oleh pihak termohon (KPU) untuk kepentingan pihak tertentu, MK menilai permohonan para pemohon SALAH OBYEK. Karenanya permohonan mereka tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, mahkamah menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, kalaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon melainkan hanya bersifat sporadis.

Daftar Pemilih Tetap

Mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang oleh para pemohon dituding tidak prosedural serta tidak sesuai peraturan yang berlaku. MK menilai dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti Termohon telah melakukan pemutakhiran dan validasai data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan dan pengecekan data DP4 yang diterima dari Gubernur Provinsi Papua dengan benar, sehingga penetapan DPT benar menurut hukum.

Tentang dalil bahwa adanya penambahan jumlah pemilih tetap yang telah dimanfaatkan oleh Termohon untuk menangkan pihak terkait, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan, juga tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih akan memilih pihak terkait atau pasangan calon manapun.

Sistem Noken

Mengenai dalil Pemohon terhadap sistem Noken, menurut MK para pemohon mengada-ada, karena faktanya Termohon tidak pernah menyalagunakan sistem Noken, apalagi dalam hal untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3, mengingat sistem Noken  telah dilegitimasi dalam putusan MK. Termohon menerbitkan petunjuk teknis pemilihan dengan menggunakan sistem Noken karena sistem  Noken telah diakui dalam putusan MK dan telah menjadi kebiasaan dalam pemungutan suara di Provinsi Papua, khususnya di daerah Pegunungan, dan telah dilakukan lama sebelum dikuatkan dengan undang-undang, dan juga pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan KPU Provinsi Papua beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, yang keberlangsungannya memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Mahkamah juga menilai Pemohon salah memahami maksud sistem Noken yang diakui oleh Mahkamah melalui putusan MK No 41/PHPU-D-VII/2008 dan No 57/PHPU-D-VII/2008,  karena yang dipertimbangkan Mahkamah adalah ‘Noken’ nya, sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Papua yang sudah hidup sejak lama dan berlaku turun-temurun sebagai bagian dari penegakan pasal 28 UUD 1945.

Seperti diketahui, Dalam Pilgub Papua diikuti oleh enam pasangan calon, dimana total suara sah dari 28 kabupaten/kota di Papua mencapai 2.713.465 suara. Pilgub Papua ini dimenangkan oleh pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal setelah memperoleh 1.199.657 suara atau 52 persen.

Sementara pasangan lainnya, yakni  pasangan Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya meraih 415.382 suara (18 persen), pasangan MR Kambu-Blasius Pakage  mendapat 301.349 (13 persen), pasangan  Noahk Nawipa-Yohanes Wop  mendapat  178.830 suara (8 persen), pasangan Welington Wenda-Wenan Watori  sengan 153.453 suara (7 persen) dan pasangan Alex Hasegem-Marten Kayoi hanya mendapat 72.120 suara (3 persen).

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bola Lampu Pijar, 135 Tahun Penemuan yang …

Necholas David | | 22 October 2014 | 08:19

Angka Melek Huruf, PR Pemimpin Baru …

Joko Ade Nursiyono | | 22 October 2014 | 08:31

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

FFI, Hajat Insan Film yang Tersandera Tender …

Herman Wijaya | | 22 October 2014 | 14:35

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Calon Menteri yang Gagal Lolos …

Mafruhin | 9 jam lalu

3 Calon Menteri Jokowi Diduga Terlibat Kasus …

Rolas Jakson | 10 jam lalu

Suksesi Indonesia Bikin Iri Negeri Tetangga …

Solehuddin Dori | 10 jam lalu

Bocor, Surat Penolakan Calon Menteri …

Felix | 11 jam lalu

Fadli Zon dan Hak Prerogatif Presiden …

Phadli Hasyim Harah... | 11 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: