Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Asrul

Penggiat lingkungan hidup dan persampahan. Menginisiasi Pengolahan Sampah (Kab/Kota) di Indonesia by NGO Green Indonesia selengkapnya

Solusi Sehat Pemilukada

OPINI | 08 October 2010 | 13:17 Dibaca: 136   Komentar: 2   0

Ricuh Pilkada_dok.asrul

Ricuh Pilkada_dok.asrul

Premanisme politik atau demo protes pemilukada menjadi asesori di etalase pemberitaan Indonesia dewasa ini, hampir setiap hari terjadi di seantero nusantara. Kapan ini berakhir? Sepanjang system tidak dibenahi dan berjalan sebagaimana mestinya, terkhusus moalitas pelaksananya. Yakinlah akan menuai hasil yang akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Biasanya premanisme hanya tumbuh di Ibukota provinsi atau Negara, tapi sekarang, premanisme juga hijrah ke daerah mengikuti perkembangan system pemerintahan yang desentralisasi. Kita belum siap berdemokasi, memaknai demokrasi itu sebagai kebebasan yang tanpa batas. Masih harus belajar banyak, namun terkendala, karena panutan-panutan di Indonesia sepertinya ikut medramatisir proses pelaksanaan sebuah aturan yang seakan sengaja ikut disamarkan.

Dalam meminimalisir keluhan-keluhan terhadap penanganan pelanggaran pidana dan administrasi atau pelanggaran lainnya, misalnya dugaan terhadap mark-up suara, money politic pada pesta demokrasi yang bernama pemilukada. Mungkin perlu dipikirkan dan dipertimbangkan untuk membentuk pengadilan khusus pemilu (bersifat adhoc), ini sangat beralasan, karena hamper setiap hari di Indoensia terlaksana pemilukada, dan semua ujung-ujungnya bermasalah dan berakhir anarkis.

Berdasarkan aturan, hal hukum pemilu yang disebut dalam UU Pemilu, pelanggaran administrasi yang diselesaikan KPU berdasarkan tingkatannya, pelanggaran pidana (Bawaslu-Panwaslu-Polisi-Jaksa dan Pengadilan). Sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Kecenderungan yang terjadi selama ini, untuk pelanggaran administrasi, KPU kadang mengabaikan dan menganggap tidak penting. Panwas merekomendasi untuk diselesaikan tapi sering KPU menyimpannya dalam laci.

Seperti pula halnya, demo pemilukada yang berakhir anarkis, atau sangat banyak menelan korban yang tidak berdosa. Perlu dicermati dan dibuatkan aturan yang sangat tegas dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Misalnya, setiap anarkis pemilukada yang terjadi, yang menjadi penanggungjawab utama adalah kandidat dan pemimpin tim sukses yang bersangkutan. Jangan tangkap yang berdemo, rakyat yang ikut anarkis itu, bisa jadi mereka dikatakan preman, tapi semua itu ada perintah. Mereka sebagai simpatisan itu, ikut karena sesuap nasi atau sepeser uang, yang hampir pasti tidak mengerti aturan hukum yang berlaku. Jadi polisi bila member izin demo, penanggungjawabnya adalah kandidat dan ketua tim sukses yang tercata di KPU, saat pendaftaran calon bupati/walikota atau gubernur termasuk presiden pada saat pilpres. Begitu pula pemilu untuk legislative, penanggung jawabnya adalah calon anggota legislative. Tidak ada izin demo keluar dari polri tanpa ada penanggungjawab dari komponen yang disebutkan diatas.

Harus tegas, inilah resiko pembelajaran dalam berdemokrasi yang bebas bertanggungjawab. Beri hukuman yang sangat maksimal bila mereka bersalah (harus ini, karena Indonesia belum cerdas berdemokrasi), ini merupakan salah satu solusi pembelajaran diantara sekian banyak solusi bila kita ingin menginginkan Indonesia berdemokrasi dengan sehat dan cerdas. Termasuk dalam pendaftaran calon (kandidat) bupati/walikota/gubernur, buatkan dan tandatangani fakta integritas untuk mengantisipasi premanisme yang melahirkan anakis. Ini salah satu upaya mempertahankan citra “damai” Indonesia dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

Postingan terkait : Bersama Perangi Premanisme

asrulhoeseinBROTHER

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kisah Para Tabib Muda di Karimunjawa …

Dhanang Dhave | | 23 May 2015 | 11:58

Bukchon Hanok Village, Desa Tradisional di …

Ita Dk | | 23 May 2015 | 14:04

[Blog&Photo Competition] Saatnya Non …

Kompasiana | | 17 March 2015 | 16:48

Begini Cara Mengetahui Foto Hoax dari …

Gunawan | | 23 May 2015 | 09:25

Kita Pernah Bersama …

Ando Ajo | | 23 May 2015 | 13:06


TRENDING ARTICLES

Favorit Bule, PSK Eksotis Indonesia dibayar …

Riana Dewie | 10 jam lalu

Dihantui Rasa Bersalah ,Tehnisi QZ8501 Bunuh …

Tjiptadinata Effend... | 11 jam lalu

Deadline FIFA Seminggu Lagi, PSSI justru …

Achmad Suwefi | 11 jam lalu

Belajar dari Jokowi memilih 9 Wanita …

Imam Kodri | 12 jam lalu

Jokowi Merekrut Orang Gila Agar Bisa Tetap …

Ahmad Maulana S | 15 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: