Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Asrul

Penggiat lingkungan hidup dan persampahan. Menginisiasi Pengolahan Sampah (Kab/Kota) di Indonesia by NGO Posko Hijau selengkapnya

Solusi Sehat Pemilukada

OPINI | 08 October 2010 | 13:17 Dibaca: 132   Komentar: 2   0

Ricuh Pilkada_dok.asrul

Ricuh Pilkada_dok.asrul

Premanisme politik atau demo protes pemilukada menjadi asesori di etalase pemberitaan Indonesia dewasa ini, hampir setiap hari terjadi di seantero nusantara. Kapan ini berakhir? Sepanjang system tidak dibenahi dan berjalan sebagaimana mestinya, terkhusus moalitas pelaksananya. Yakinlah akan menuai hasil yang akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Biasanya premanisme hanya tumbuh di Ibukota provinsi atau Negara, tapi sekarang, premanisme juga hijrah ke daerah mengikuti perkembangan system pemerintahan yang desentralisasi. Kita belum siap berdemokasi, memaknai demokrasi itu sebagai kebebasan yang tanpa batas. Masih harus belajar banyak, namun terkendala, karena panutan-panutan di Indonesia sepertinya ikut medramatisir proses pelaksanaan sebuah aturan yang seakan sengaja ikut disamarkan.

Dalam meminimalisir keluhan-keluhan terhadap penanganan pelanggaran pidana dan administrasi atau pelanggaran lainnya, misalnya dugaan terhadap mark-up suara, money politic pada pesta demokrasi yang bernama pemilukada. Mungkin perlu dipikirkan dan dipertimbangkan untuk membentuk pengadilan khusus pemilu (bersifat adhoc), ini sangat beralasan, karena hamper setiap hari di Indoensia terlaksana pemilukada, dan semua ujung-ujungnya bermasalah dan berakhir anarkis.

Berdasarkan aturan, hal hukum pemilu yang disebut dalam UU Pemilu, pelanggaran administrasi yang diselesaikan KPU berdasarkan tingkatannya, pelanggaran pidana (Bawaslu-Panwaslu-Polisi-Jaksa dan Pengadilan). Sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Kecenderungan yang terjadi selama ini, untuk pelanggaran administrasi, KPU kadang mengabaikan dan menganggap tidak penting. Panwas merekomendasi untuk diselesaikan tapi sering KPU menyimpannya dalam laci.

Seperti pula halnya, demo pemilukada yang berakhir anarkis, atau sangat banyak menelan korban yang tidak berdosa. Perlu dicermati dan dibuatkan aturan yang sangat tegas dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Misalnya, setiap anarkis pemilukada yang terjadi, yang menjadi penanggungjawab utama adalah kandidat dan pemimpin tim sukses yang bersangkutan. Jangan tangkap yang berdemo, rakyat yang ikut anarkis itu, bisa jadi mereka dikatakan preman, tapi semua itu ada perintah. Mereka sebagai simpatisan itu, ikut karena sesuap nasi atau sepeser uang, yang hampir pasti tidak mengerti aturan hukum yang berlaku. Jadi polisi bila member izin demo, penanggungjawabnya adalah kandidat dan ketua tim sukses yang tercata di KPU, saat pendaftaran calon bupati/walikota atau gubernur termasuk presiden pada saat pilpres. Begitu pula pemilu untuk legislative, penanggung jawabnya adalah calon anggota legislative. Tidak ada izin demo keluar dari polri tanpa ada penanggungjawab dari komponen yang disebutkan diatas.

Harus tegas, inilah resiko pembelajaran dalam berdemokrasi yang bebas bertanggungjawab. Beri hukuman yang sangat maksimal bila mereka bersalah (harus ini, karena Indonesia belum cerdas berdemokrasi), ini merupakan salah satu solusi pembelajaran diantara sekian banyak solusi bila kita ingin menginginkan Indonesia berdemokrasi dengan sehat dan cerdas. Termasuk dalam pendaftaran calon (kandidat) bupati/walikota/gubernur, buatkan dan tandatangani fakta integritas untuk mengantisipasi premanisme yang melahirkan anakis. Ini salah satu upaya mempertahankan citra “damai” Indonesia dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

Postingan terkait : Bersama Perangi Premanisme

asrulhoeseinBROTHER

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

“Bajaj” Kini Tak Hanya Bajaj, …

Hazmi Srondol | | 19 September 2014 | 20:47

Ekonomi Kemaritiman Jokowi-JK, Peluang bagi …

Munir A.s | | 19 September 2014 | 20:48

Bedah Buku “38 Wanita Indonesia Bisa“ di …

Gaganawati | | 19 September 2014 | 20:22

Kiat Manjakan Istri agar Bangga pada …

Mas Ukik | | 19 September 2014 | 20:36

Rekomendasikan Nominasi “Kompasiana …

Kompasiana | | 10 September 2014 | 07:02


TRENDING ARTICLES

Tidak Rasional Mengakui Jokowi-Jk Menang …

Muhibbuddin Abdulmu... | 9 jam lalu

Malaysian Airlines Berang dan Ancam Tuntut …

Tjiptadinata Effend... | 12 jam lalu

Awal Manis Piala AFF 2014: Timnas Gasak …

Achmad Suwefi | 14 jam lalu

Jangan Bikin Stress Suami, Apalagi Suami …

Ifani | 14 jam lalu

Ahok, Sang Problem Solving …

Win Winarto | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Noise Penyebab Miskom Dalam Organisasi …

Pical Gadi | 8 jam lalu

Rindu untuk Negeri Intimung …

Riza Roiyantri | 8 jam lalu

Hanya di Indonesia: 100 x USD 1 Tidak Sama …

Mas Wahyu | 8 jam lalu

Akankah, Fatin Go Kompasianival? …

Umar Zidans | 8 jam lalu

Menteri yang Diharapkan Bisa Profesional …

Yulies Anistyowatie | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: